Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Informasi Publik yang Dikecuaikan meliputi :

1. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum

2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat

3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara

4. Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia

5. Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional

6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri

7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat sesorang

8. Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi

9. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Download Keputusan Bupati Sambas Nomor 892/DISKOMINFO/2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas